Berdasarkan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 282/BUA.4/PL.07/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat. Diharapkan bantuan Saudara dalam mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)…Read More
Kepada Seluruh Satker di bahwah Wilayah Kordinasi Laporan BMN dan Keuangan Pengadilan Tinggi Makassar (1900-3400) Silakan didownload surat panggilannya. Terimakasih. Download!!! Data Dukung SIMAK dan SAIBA ADK/BACKUP BACKUP PERSEDIAAN…Read More
Menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 327/SEK/OT.01.1/05/2018, Perihal Penyusunan Pagu Indikatif T.A.2019. Selengkapnya siilahkan unduh surat resmi.
Unduhan :
Surat Resmi & lampiran
. Read More
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Kerja Daerah Tahun 2018 maka diharapakan satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengisi formulir yang telah kami sediakan sebagai bahan untuk Kegiatan tersebut. Terima…Read More
Dalam rangka penertiban dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Se wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, kami selaku Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar memberitahukan agar segera mengirimkan Duplikat Sertifikat…Read More
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Noor 80/SEK/OT.01.2/2/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Inventarisir dan Telaah SAKIP, untuk menugaskan Panitera dan Sekretaris serta operator hadir dalam penelaahan SAKIP satuan kerja…Read More
Dalam rangka penertiban dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Se wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, kami selaku Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar memberitahukan agar segera mengirimkan Duplikat Sertifikat Akreditasi (dengan bingkai) dengan dokumen Akreditasi (Hardcopy) sebagai arsip di sekretariat TAPM Pengadilan Tinggi Makassar. untuk selengkapnya silahkan download surat resmi.
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Noor 80/SEK/OT.01.2/2/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Inventarisir dan Telaah SAKIP, untuk menugaskan Panitera dan Sekretaris serta operator hadir dalam penelaahan SAKIP satuan kerja masing-masing. Selengkapnya dapat mendownload Surat Resmi & Jadwal terlampir.
Para Sekretaris Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan dan Barat
Menindaklanjuti Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 01/LK-MA/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pemberitahuan Pemeriksaaan dan Permintaan Dokumen, salah satunya terkait permintaan data Tanah, Bangunan dan Kendaraan dan data dukungnya berupa Surat Penunjukan dan Kartu ldentitas Barang (KIB)
Maka dihimbau kepada Satuan Kerja untuk mengisi/ melengkapi dan mengirim permintaan Data Tanah Bangunan dan Kendaraan (format terlampir) segera paling lambat 21 Februari 2018 melalui email korwil BMN Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..
Untuk percepatan waktu, surat asli tidak kami kirim lewat pos, harap maklum.
Salam, Sehubungan dengan penertiban softcopy & waktu Pengumpulan Laporan Tahunan dan SAKIP Tahun 2017 sudah dekat, maka kami meminta satuan kerja untuk mengupload Laporan Tahunan & SAKIP Tahun 2017 pada link dibawah ini :
Bersama ini kami lampirkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 31.a/BUA/KP.04.6/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Tentang Mekanisme/ Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
Sehubungan dengan Laporan Tahunan 2017 maka kami meminta Satuan kerja untuk mengisi Perkara Yang Diputus atau Selesai Tepat Waktu dan Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum pada spreadsheets yang pada link dibawah ini :
Berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 4/Bua/Kp.04.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Tentang Permintaan Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-FILING LHKPN Tahun 2018. Yang di Tujukan Kepada Yth : 1. Para Pejabat Eselon I dan II. 2. Kepala Pengadilan Militer Utama. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 4. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agyng RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
Maka dengan ini disampaikan Suratnya Sebagai Berikut :
Bersama ini kami lampirkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : W22.U/80/KU.00/1/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Prihal Permintaan ADK RKA-KL DIPA 03 Tahun 2019.
Bersama ini kami lampirkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/01/HM.01.1/2018 Tanggal 04 Januari 2018, prihal Undangan Pembinaan dan Pelantikan Hakim Tinggi PT. Makassar.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.
Pada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya
