Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 415/DJU/HM02.3/5/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat. diminta pada Saudara untuk mengisi laporan pelaksanaan PTSP pada formulir yang kami sediakan, dan paling lambat pegisian formulirnya sampai tanggal 18 Mei 2018, Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima Kasih.
Berdasarkan Pengumuman Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1401/KP.02.1/5/2018 Tanggal 09 Mei 2018, dengan ini disampaikan perubahan jadwal kegiatan Pembuatan Makalah dan Presentasi serta Tes Wawancara.
Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menentukan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut :
Senin s.d Kamis
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 waktu setempat
Jam istirahat : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 waktu setempat
Jum'at
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat
Jam istirahat : Pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat
Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 dengan nomor surat 20/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2018, Pada Hari Jum'at , Tanggal 4 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 .Yang ditujukan kepada YTH Ketua Pengadilan Tingggi di 19 (sembilan belas) Provinsi Tempat Pelaksanaan Tes Ujian Tertulis Seluruh Indonesia dan Para Peserta Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 . Maka dengan ini kami lampirkan surat dan Lampirannya :
Berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia serta Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1361/KP.02.1/4/2018 Tanggal 30 April 2018, dengan ini disampaikan perubahan jadwal kegiatan Pembuatan Makalah dan Presentasi serta Tes Wawancara yang akan diumumkan kemudian.
Sehubungan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 314/DJU/KU.01/4/2018 perihal Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 03 TA. 2019 tanggal 30 April 2018 perlu dilaksanakan penyusunan RKA-KL, dengan ini dimohonkan agar Sekretaris dan operator RKA-KL di bawah Pengadilan Tinggi Makassar untuk menyusun RKA-KL sesuai dengan alokasi matriks pendanaan dan mengunggah ADK tersebut pada formulir yang kami sediakan. Terima Kasih.
.
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Kerja Daerah Tahun 2018 maka diharapakan satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengisi formulir yang telah kami sediakan sebagai bahan untuk Kegiatan tersebut. Terima kasih.
Berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Penyelenggaraan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U / 1316 / KP.02.1 / 4 / 2018 Tanggal 30 April 2018, dengan ini disampaikan Hasil Seleksi Administrasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi.
Bersama ini kami lampirkan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/1310/OT.01.2/4/2018 Tanggal 30 April 2018, prihal Himbauan yang ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar.
Bersama ini kami lampirkan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1142/KP.04.6/4/2018, Tanggal 10 April 2018, Prihal Pengisian Formasi Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI (Asisten Hakim Agung).
Dalam rangka evaluasi pelaksaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dengan hormat diminta kepada Seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar untuk melaporkan kegiatan pelaksaan pengadaan barang/jasa Triwulan I, dengan mengisi formulir yang kami sediakan, Paling lambat hari Selasa - 17 April 2018. Demikian untuk dilaksanakan.
.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.
Pada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya
