SK Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Negeri
- Detail
- Kategori: Beranda
SK Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan & Barat
SK Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan & Barat
18 September 2018
1. Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan
di -
Tempat
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59/SEK/SK/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Tahun 2018 Periode ke dua:
Menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Agustus 2018, nomor B-161/BUA.3/KU.00/8/2018 perihal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual tahun 2018 pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung, maka disampaikan bahwa Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan akan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester II/ Tahunan 2018 pada satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar.
...................
Untuk selengkapnya, silahkan download surat resminya.
Di himbau kepada seluruh Satker agar mendownload Surat Pemanggilan Sosializasi E Court.
Terimakasih.
Lansung saja download file pdf untuk melihat sk nya.
Bersama ini kami lampirkan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22-U/2268/HK/VII/2018, Tanggal 11 Juli 2018, Prihal Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Nomor : W22.U/2/90/KP.02.1/7/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum PT. Makassar
Yth. Sdr. (i) Daftar Nama Terlampir
Di-
Tempat
Menindaklanjuti surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/2022/KP.02.1/SK/7/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kelayakan Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar (terlampir). Dan Berdasarkan rapat koordinasi tim penguji pada tanggal 18 Juli 2018. Disampaikan bahwa jadwal pelaksanaan uji kelayakan Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada :
......
Terlampir
Surat Edaran No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73.
Bersama ini kami lampirkan surat ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/2120/HK/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Perihal Penilaian Kepatuhan Hukum Tahun 2018.
Sehubungan dengan pelaksanan DIPA Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradlan Dibawahnya, Masih Terdapat Kendala dan Permasalahan dalam proses pelelangan, diharapkan seluruh anggota dari Unit Layanan Pengadaan Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa semester I TA. 2018, melalui Form yang telah kami sediakan paling lambat tanggal Juma't, 13 Juli 2018 jam 14.00 WITA.
Berdasarkan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 282/BUA.4/PL.07/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat. Diharapkan bantuan Saudara dalam mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun anggaran 2020. informasi selengkapnya dapat mengunduh surat resmi.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.
Pada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya
