IURAN PTWP DAERAH
- Detail
- Kategori: Informasi Satuan Kerja
Kepada Seluruh Satker Untuk mengunduh Surat perihal Iuran PTWP.
Kepada Seluruh Satker Untuk mengunduh Surat perihal Iuran PTWP.
Bersama ini kami lampirkan surat Ketua Daerah Dharmayukti KArini Provinsi Sulselbar Nomor : 16/PD.DYK/IV/2018 Tanggal 17 April 2018, perihal Kenaikan Biaya Konsumsi Pertemuan Daerah.
Menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 327/SEK/OT.01.1/05/2018, Perihal Penyusunan Pagu Indikatif T.A.2019. Selengkapnya siilahkan unduh surat resmi.
Unduhan :
.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, maka Panitia Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas Kesekretariatan Pengadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dengan ini menyatakan peserta yang dinyatakan lulus seleksi yang disusun berdasarkan ALPHABET adalah sebagai berikut dalam lampiran.
Bersama ini kami lampirkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1607/HM.02.3/05/2018, Tanggal 23 Mei 2018, Perihal : Perbaikan dan Penginputan data SIPP.
Bersama ini kami lampirkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22-U/1568/HK/V/2018, Tanggal 22 Mei 2018, Perihal : Penyampaian Pengiriman Berkas dan Permohonan Penahanan.
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 415/DJU/HM02.3/5/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat. diminta pada Saudara untuk mengisi laporan pelaksanaan PTSP pada formulir yang kami sediakan, dan paling lambat pegisian formulirnya sampai tanggal 18 Mei 2018, Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima Kasih.
Berdasarkan Pengumuman Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1401/KP.02.1/5/2018 Tanggal 09 Mei 2018, dengan ini disampaikan perubahan jadwal kegiatan Pembuatan Makalah dan Presentasi serta Tes Wawancara.
Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menentukan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut :
Senin s.d Kamis
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 waktu setempat
Jam istirahat : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 waktu setempat
Jum'at
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat
Jam istirahat : Pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat
Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 dengan nomor surat 20/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2018, Pada Hari Jum'at , Tanggal 4 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 .Yang ditujukan kepada YTH Ketua Pengadilan Tingggi di 19 (sembilan belas) Provinsi Tempat Pelaksanaan Tes Ujian Tertulis Seluruh Indonesia dan Para Peserta Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018 . Maka dengan ini kami lampirkan surat dan Lampirannya :
Berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia serta Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengisian Jabatan Administrasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1361/KP.02.1/4/2018 Tanggal 30 April 2018, dengan ini disampaikan perubahan jadwal kegiatan Pembuatan Makalah dan Presentasi serta Tes Wawancara yang akan diumumkan kemudian.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.
Pada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya
