Minggu 15 Desember 2019
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

shade

Fokus Pengadilan Tinggi Makassar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Bertempat di Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 telah dilaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Pengadilan Tinggi Makassar. Acara yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Pengadilan Tinggi Makassar serta para tamu undangan yang menyaksikan dihadiri oleh Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Omnbudsman Perwakilan Sulawesi Selatan.

 photo1

Dalam sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Sunaryo. Menyampaikan bahwa pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM dilatar belakangi oleh program Reformasi Birokrasi dalam penerapan program Pembaruan Peradilan sebagai cita-cita Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misinya. Hakekat pembangunan Zona Integritas guna menumbuh kembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja , dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik. Lebih lanjut disampaikan dalam sambutannya, Pengadilan Tinggi Makassar saat ini dalam mendukung program Pembaruan Peradilan telah melakukan upaya dan langkah strategis dalam bentuk pelaksanaan program akreditasi penjaminan mutu, pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penandatanganan pakta integritas di pengadilan dalam wilayah hukumnya.

photo2

Acara pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Makassar ini di awali dengan pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar beserta jajarannya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar diikuti oleh tamu undangan yang menyaksikan. (it-arnan)

photo3

 

 

  • Pelayanan Informasi
  • Data Perkara
  • Bantuan Hukum

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Prosedur Permintaan InformasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.

 

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP/CTS Pengadilan TinggiPada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. 

 

 

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu

Pos Bantuan HukumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya

 

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank