Sabtu 20 Oktober 2018
  • 1
  • 2
  • 3

shade

Fokus Pengadilan Tinggi Makassar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Dalam rangka pengisian Jabatan Administratur (Eselon III.b) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b) Kesekretariatan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang obyektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan peradilan umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan yang kosong yang dapat diakses melalui http://panselpejabat.pt-makassar.go.id/, pendaftaran dibuka mulai tanggal 11 s/d 24 April 2018.

  • Pelayanan Informasi
  • Data Perkara
  • Bantuan Hukum

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Prosedur Permintaan InformasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.

 

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP/CTS Pengadilan TinggiPada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. 

 

 

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu

Pos Bantuan HukumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya

 

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank