Bersama ini kami lampirkan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1142/KP.04.6/4/2018, Tanggal 10 April 2018, Prihal Pengisian Formasi Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI (Asisten Hakim Agung).
Dalam rangka evaluasi pelaksaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dengan hormat diminta kepada Seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar untuk melaporkan kegiatan pelaksaan pengadaan barang/jasa Triwulan I, dengan mengisi formulir yang kami sediakan, Paling lambat hari Selasa - 17 April 2018. Demikian untuk dilaksanakan.
.
Sehubungan dibutuhkannya Laporan Pelaksaan Penyedia Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, maka kami meminta Bapak/Ibu mengisi Formulir yang kami sediakan.
.
Dalam rangka pengisian Jabatan Administratur (Eselon III.b) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b) Kesekretariatan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang obyektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan peradilan umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan yang kosong yang dapat diakses melalui http://panselpejabat.pt-makassar.go.id/, pendaftaran dibuka mulai tanggal 11 s/d 24 April 2018.
Bersama ini kami lampirkan Undangan Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Ketua pengadilan Negeri Sinjai, dan Ketua Pengadilan Negeri Barru yang dilanjutkan dengan Pembinaan.
Bersama ini kami lampirkan surat Kepala Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Unit Layanan Pengadaan pada Empat Lingkungan Peradilan, Nomor : W22.ULP/01/Adm.01/3/2018, Tanggal 16 Maret 2018.
Dalam rangka penertiban dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Se wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, kami selaku Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar memberitahukan agar segera mengirimkan Duplikat Sertifikat Akreditasi (dengan bingkai) dengan dokumen Akreditasi (Hardcopy) sebagai arsip di sekretariat TAPM Pengadilan Tinggi Makassar. untuk selengkapnya silahkan download surat resmi.
Selengkapnya : Surat Resmi
Bersama ini kami lampirkan surat Ketua Panitia Daerah Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap X Tahun 2018.
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Noor 80/SEK/OT.01.2/2/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Inventarisir dan Telaah SAKIP, untuk menugaskan Panitera dan Sekretaris serta operator hadir dalam penelaahan SAKIP satuan kerja masing-masing. Selengkapnya dapat mendownload Surat Resmi & Jadwal terlampir.
Link Download : Surat & Jadwal
Kepada Yth.,
Para Sekretaris Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan dan Barat
Menindaklanjuti Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 01/LK-MA/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pemberitahuan Pemeriksaaan dan Permintaan Dokumen, salah satunya terkait permintaan data Tanah, Bangunan dan Kendaraan dan data dukungnya berupa Surat Penunjukan dan Kartu ldentitas Barang (KIB)
Maka dihimbau kepada Satuan Kerja untuk mengisi/ melengkapi dan mengirim permintaan Data Tanah Bangunan dan Kendaraan (format terlampir) segera paling lambat 21 Februari 2018 melalui email korwil BMN Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..
Untuk percepatan waktu, surat asli tidak kami kirim lewat pos, harap maklum.
Terimakasih.
Korwil Simak BMN PT Makassar.
Salam, Sehubungan dengan penertiban softcopy & waktu Pengumpulan Laporan Tahunan dan SAKIP Tahun 2017 sudah dekat, maka kami meminta satuan kerja untuk mengupload Laporan Tahunan & SAKIP Tahun 2017 pada link dibawah ini :
.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.
Pada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya
