Berdasarkan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 282/BUA.4/PL.07/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat. Diharapkan bantuan Saudara dalam mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)…Read More
Kepada Seluruh Satker di bahwah Wilayah Kordinasi Laporan BMN dan Keuangan Pengadilan Tinggi Makassar (1900-3400) Silakan didownload surat panggilannya. Terimakasih. Download!!! Data Dukung SIMAK dan SAIBA ADK/BACKUP BACKUP PERSEDIAAN…Read More
Menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 327/SEK/OT.01.1/05/2018, Perihal Penyusunan Pagu Indikatif T.A.2019. Selengkapnya siilahkan unduh surat resmi.
Unduhan :
Surat Resmi & lampiran
. Read More
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Kerja Daerah Tahun 2018 maka diharapakan satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengisi formulir yang telah kami sediakan sebagai bahan untuk Kegiatan tersebut. Terima…Read More
Dalam rangka penertiban dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Se wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, kami selaku Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar memberitahukan agar segera mengirimkan Duplikat Sertifikat…Read More
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Noor 80/SEK/OT.01.2/2/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Inventarisir dan Telaah SAKIP, untuk menugaskan Panitera dan Sekretaris serta operator hadir dalam penelaahan SAKIP satuan kerja…Read More
Hal : Pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum PT. Makassar
Yth. Sdr. (i) Daftar Nama Terlampir
Di-
Tempat
Menindaklanjuti surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22.U/2022/KP.02.1/SK/7/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kelayakan Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar (terlampir). Dan Berdasarkan rapat koordinasi tim penguji pada tanggal 18 Juli 2018. Disampaikan bahwa jadwal pelaksanaan uji kelayakan Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada :
Surat Edaran No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73.
Bersama ini kami lampirkan surat ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/2120/HK/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Perihal Penilaian Kepatuhan Hukum Tahun 2018.
Sehubungan dengan pelaksanan DIPA Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradlan Dibawahnya, Masih Terdapat Kendala dan Permasalahan dalam proses pelelangan, diharapkan seluruh anggota dari Unit Layanan Pengadaan Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa semester I TA. 2018, melalui Form yang telah kami sediakan paling lambat tanggal Juma't, 13 Juli 2018 jam 14.00 WITA.
Berdasarkan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 282/BUA.4/PL.07/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat. Diharapkan bantuan Saudara dalam mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun anggaran 2020. informasi selengkapnya dapat mengunduh surat resmi.
Bersama ini kami lampirkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1954/KP.01.2/7/2018, Tanggal 02 Juli 2018, Prihal : Monitoring Karis / Karsu.
Bersama ini kami lampirkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W.22.U/1856/KP.06/06/2018, Tanggal 22 Juni 2018, Prihal Pengusulan Pensiun PNS Menggunakan Aplikasi Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) Berbasis Less Paper pada SAPK.
Bersama ini kami lampirkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor W22.U/1932/KP.01.01/6/2018, Prihal Tindak Lanjut Pemantauan Kehadiran PNS Pasca Cuti Idul Fitri.
Bersama ini kami lampirkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/1874/HM.01.2/06/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Prihal Pembinaan dan Halal Bi Halal.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Makassar.
Pada bulan Agustus 2014, Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara tingkat banding yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya
