VISI DAN MISI

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa upaya mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik bukanlah tugas yang ringan dan mudah, terlebih di era Teknologi Informasi dewasa ini. Hal tersebut adalah benar adanya mengingat kehadiran dan perkembangan Teknologi Informasi (TI) disamping membawa berbagai kemudahan dan dampak positif ternyata juga memunculkan beragam permasalahan dan kompleksitas baru sebagai efek samping. Perkembangan a quo tentu saja membutuhkan respon yang segera dari sistem hukum Indonesia. Adalah sebuah ironi apabila di satu sisi Teknologi Informasi telah berkembang dengan begitu pesat dengan berbagai implikasi positif dan negatifnya namun di sisi yang lain hukum maupun lembaga peradilan kita tidak mampu merespon perkembangan-perkembangan baru tersebut.

Fakta di atas mendorong Kami untuk lebih mempertajam lagi Visi dan Misi pembaharuan Mahkamah Agung tersebut di atas, semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan di tubuh lembaga peradilan di Indonesia nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dan fleksibel, dalam arti dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, Visi yang Kami tawarkan adalah: “Managemen Peradilan Modern Melalui Pembenahan Suprastruktur dan Infrastruktur Peradilan Demi Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Indonesia yang Mandiri, Efektif, Efisien dan Terpercaya”.

Di dalam visi baru yang Kami tawarkan tersebut sejatinya terkandung rencana dan strategi komprehensif yang Kami pandang tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia. Visi tersebut pada dasarnya menawarkan pengimplementasian managemen modern untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman Indonesia yang mandiri, efektif, efisien dan terpercaya di era Teknologi Informasi dewasa ini, terutama dengan melakukan pembenahan-pembenahan atau pembaharuan-pembaharuan terhadap suprastruktur dan infrastruktur lembaga peradilan di Indonesia. Pembenahan suprastruktur yang dimaksud di sini adalah pembenahan sistemik yang mencakup masalah independensi dan integritas hakim, organisasi, Sumber Daya Manusia dan managemen perkara. Sedangkan pembenahan infrastruktur mencakup pembenahan terhadap sumberdaya-sumberdaya finansial dan non finansial beserta sarana-sarana pendukungnya, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen informasi.

I. Pembenahan Suprastruktur

A. Independensi dan Integritas

Independensi peradilan menghendaki bahwa lembaga peradilan (termasuk Mahkamah Agung) terbebas dari campur tangan, tekanan maupun paksaan baik langsung maupun tak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga, hakim di dalam memutus perkara demi keadilan berdasarkan pada hati nurani. Sebelum diterapkannya Sistem Satu Atap, independensi, ketidakberpihakan dan kompetensi lembaga peradilan di Indonesia masih belum memuaskan. Sekalipun independensi kekuasaan kehakiman telah secara jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai produk perundang-undangan, namun lembaga eksekutif seringkali melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung RI. Kami berpandangan bahwa untuk mewujudkan independensi dan integritas peradilan terlebih dahulu harus dibangun independensi dan kapasitas individual. Independensi individual mencakup dua hal, yaitu independensi substantif (independensi sebagai individu pembuat keputusan) dan independensi personal yang lebih luas sebagaimana dijamin oleh peraturan-peraturan yang ada. Pilar penopang independensi substantif-individual antara lain adalah: kepastian masa jabatan pasca penunjukan sebagai hakim; kepastian bahwa individu hakim yang bersangkutan hanya akan berhenti setelah memasuki usia pensiun; gaji yang memadai; adanya jaminan yang melarang dilakukannya recall atau pemindahan tugas tanpa ada persetujuan dari individu hakim yang bersangkutan; dan independensi internal, yaitu bebas dari pengaruh hakim-hakim atasannya atau dari pengaruh rekan sejawat. Kapasitas yudisial individu hakim adalah kemampuan individu hakim untuk melaksanakan fungsi-fungsi yudisialnya secara independen, efisien dan tidak berpihak (netral). Disamping independensi dan kapasitas individual tersebut di atas, perlu pula dibangun independensi dan kapasitas institusional. Pengembangan kapasitas institusional lembaga pengadilan ini menunjuk pada upaya menciptakan lembaga pengadilan yang dapat menjalankan fungsi secara efisien dan tepat waktu, dapat menjalankan tugasnya secara independen, mendapatkan kepercayaan masyarakat dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, maka upaya mewujudkan kapasitas institusional lembaga pengadilan tersebut sesungguhnya adalah merupakan tanggungjawab bersama antara lembaga pengadilan, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Organisasi

Bentuk organisasi Mahkamah Agung diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Kepres No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal MA No. MA/PANSEK/013/SK/VI/Tahun 2002. UU No. 14 tahun 1985 menggabungkan fungsi kepaniteraan (administrasi peradilan) dengan fungsi kesekretariatan (administrasi umum). Pasal 27 UU tersebut juga menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi administrasi umum dan administrasi peradilan adalah Panitera/Sekretaris Jenderal MA (PANSEKJEN). Hal ini berakibat pada campuraduknya dua fungsi yang berbeda sehingga berpotensi menyebabkan tidak efektifnya organisasi MA disamping juga membuat beban kerja Pansekjen MA menjadi terlalu berat. Tugas tersebut akan menjadi semakin berat setelah dilakukannya pengalihan kewenangan pengelolaan administrasi, keuangan dan organisasi dari departemen ke MA. Berkaitan dengan masalah ini, MA perlu secara konsisten dan tegas menerapkan pemisahan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal sebagai 2 unit kerja yang berbeda.

Mengenai masalah pengawasan, berdasarkan Kepres 131/M/Tahun 2001 dibentuklah sebuah organ baru, yaitu Tuada Wasbin. Namun, sampai sejauh ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai tugas, wewenang dan mekanisme kerja Tuasda Wasbin ini. Disamping itu, Ketua MA, Ketua PT dan Ketua PN sejauh ini menjalankan fungsi dan kewenangan ganda, yaitu disamping menangani masalah administratif umum sekaligus juga menangani masalah yudisial. Hal ini berpotensi menyebabkan tidak efektifnya organisasi dan kinerja peradilan. Berkenaan dengan masalah ini, direkomendasikan agar MA mengatur secara jelas tugas, wewenang dan mekanisme kerja Tuada Wasbin maupun Ketua MA, Ketua PT dan Ketua PN, sehingga ketua-ketua a quo nantinya hanya memiliki kewenangan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat yudisial.

C. Managemen Perkara

Manajemen perkara merupakan tata kerja penyelesaian perkara. Di Mahkamah Agung, manajemen perkara dimulai sejak perkara diterima oleh MA, ditelaah dan didaftar di direktorat perkara, didistribusikan ke Tim dan Majelis Hakim Agung, diperiksa, dimusyawarahkan, diputus dan dibacakan di sidang terbuka oleh Majelis Hakim Agung, diarsipkan sampai dengan dikirimnya kembali berkas perkara kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Penomoran berkas perkara di Biro Umum tidak jarang tidak dilakukan dengan segera, sehingga tahapan ini menjadi rawan terhadap praktek-praktek negatif yang dilakukan oleh oknum pegawai MA, misalnya dengan mendahulukan berkas perkara tertentu dan memperlambat pemrosesan berkas perkara yang lain. Untuk mengatasi permasalahan ini direkomendasikan agar MA meningkatkan kontrol terhadap pegawai serta membuat suatu sistem informasi perkara yang lengkap dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

II. Pembenahan Infrastruktur

A. Sumber Daya Finansial dan Non Finansial serta Sarana Pendukungnya

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, setiap organisasi termasuk MA membutuhkan sumberdaya yang memadai, antara lain dalam bentuk sumberdaya finansial (anggaran) dan sarana/prasarana. Kecukupan anggaran sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang baik. Namun, perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MA akan memadai, karena apa yang sudah direncanakan belum tentu akan disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Disamping itu, sejauh ini belum ada pengaturan yang rinci tentang proses pengusulan rencana anggaran di MA. Untuk mengatasi masalah anggaran ini direkomendasikan agar MA segera membuat aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran yang dapat menjamin proses penyusunan anggaran secara partisipatif.

B. Manajemen Informasi

Untuk menjembatani MA dengan publik dibutuhkan sikap aktif (proaktif), yaitu selalu mengkomunikasikan kebijakan maupun tindakan strategis yang diambil MA. Untuk itu, dibutuhkan unit Humas yang efektif. Sejauh ini, Humas MA belum berfungsi secara efektif yang disebabkan karena secara struktural Humas MA hanyalah unit kerja eselon IV di bawah Biro Umum/Protokol. Struktur seperti ini kurang tepat karena fungsi Humas dan Biro Umum/Protokol pada dasarnya adalah berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut,  MA perlu meningkatkan status Humas menjadi unit kerja setingkat Eselon II. Selain itu, perlu pula dibentuk unit khusus yang akan menangani masalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan manajemen informasi dan bertugas untuk mengelola data dan informasi dari seluruh pengadilan, dan sebagainya.